Rapat Koordinasi Manajemen (Rakorman) 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF Periode 2006-2010 untuk Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA)
Bandung 1-3 Juli 2009.

Bertempat di Bandung berlangsung Rapat Koordinasi Manajemen (Rakorman) 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF Periode 2006-2010 untuk Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) pada tanggal 1-3 Juli 2009.
Pada kesempatan tersebut Melkias dari Pokja AMPL NTT menjadi salah satu pembicara. Topik utama adalah kondisi dan perkembangan AMPL NTT. 

Secara umum, kondisi NTT memang relatif sulit terlihat dari 20 persen dari desa merupakan desa rawan air, hujan hanya berlangsung 4 bulan, pendapatan per kapita rata-rata hanya 24 persen dari nasional, sekitar 28 persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah.

Sementara sumber air penduduk sebagian besar dari mata air (36 persen), sumur gali (31 persen), perpipaan (22 persen). Sekitar 33 persen keluarga belum mempunyai jamban.  NTT merupakan salah satu daerah favorit donor terkait pembangunan AMPL, terlihat dari banyaknya lembaga eksternal yang beroperasi di NTT diantaranya AusAID, Care Indonesia, CCF, Plan Indonesia, Unicef, WVI, GTZ. Untuk itu telah dibentuk sejak lama Sekretariat Bersama yang mengkoordinasikan keberadaan lembaga tersebut.

Ketersediaan dana pemerintah sendiri masih belum memadai. Alokasi dana AMPL  hanya 0,3 persen dari APBD Propinsi NTT atau sekitar Rp. 3 miliar per tahun. DAK Pengembangan Air Minum dan Sanitasi sekitar Rp. 5 miliar.

Isu utama adalah konflik sumber air, kerusakan sumber air, rendahnya tingkat keberlanjutan, kurangnya kesiapan masyarakat dan pemda, masih rendahnya koordinasi, dan keterbatasan SDM.
Pokja AMPL NTT sejak tahun 2009 telah mulai aktif terlihat dari pertemuan berkala yang telah berlangsung 6 kali. Rapat dilaksanakan secara bergantian tidak hanya di kantor pemerintah tetapi juga di kantor LSM.  

Salah satu produk unggulan Pokja AMPL adalah Sistem Informasi Georafis (GIS) AMPL yang mencakup area layanan, akses, sumber air, teknologi, dan keberlanjutan.
Pada setiap Rakorman ditetapkan satu propinsi yang dianggap mempunyai praktek unggulan untuk mewakili masing-masing kegiatan. Program Unicef mempunyai sekitar 8 kegiatan diantaranya AMPL. Berbeda dengan program hibah lainnya, kegiatan Unicef diserahkan pelaksanaannya ke pemerintah daerah dengan mendapat fasilitasi dari Unicef dan pemerintah pusat (OM)